Masih Tingginya Kecelakaan Selama Arus Mudik

foto ilustrasi:edo

Minimnya Kedisiplinan dan Kerjasama



“Saya takut bawa (mengendarai) mobil terhadap ulah bikers yang ugal-ugalan. Ada pembiaran atau ketidakmampuan mengahadapi perilaku bikers yang ugal-ugalan.”

Pernyataan Arifin, dari Ciputat, terlontar dalam Diskusi Interaktif Elshinta 90,00 FM, Jakarta yang mengangkat topik "Mencermati Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2009”. Diskusi, Senin (28/9), pukul 00.00-01.00 WIB itu, membahas fenomena jumlah kecelakaan yang meningkat sepanjang H-7 hingga H+7, Lebaran 2009 yang jatuh pada 20 September 2009.
Diskusi menampilkan narasumber Direktur Keselamatan Transportasi Ditjen Perhubungan Darat Dephub RI Suripno, Anggota Komisi V DPR Rahman Syagaf, dan Penggiat Safety Riding Center for Safety Riding Study (Ceras) Edo Rusyanto.
Rasa khawatir menyikapi ketidakdisiplinan bikers bukan monopoli Arifin. Pendengar lain dari Medan, Sumatera Utara, juga mengakui hal serupa. “Kecelakaan terjadi karena kurangnya kesadaran pengguna jalan, termasuk pengendara sepeda motor,” papar Soga.
Tudingan bahwa pengendara sepeda motor sebagai biang kerok kecelakaan lalu lintas selama arus mudik dan arus balik 2009 mencuat sesaat melihat sejumlah fakta. Hingga hari ke-13, Minggu (27/9), dari 1.437 kasus kecelakaan, sekitar 70,79% atau sebanyak 1.372 kasus merupakan kecelakaan yang melibatkan pengendara sepeda motor. Jumlah korban tewas mencapai 593 jiwa atau setara dengan 45 jiwa per hari. Memilukan.
Dibandingkan 2008, kasus selama 13 hari tahun ini, meningkat sekitar 5%. Data tersebut masih sementara, jika diakumulasikan kasus kecelakaan sepanjang H+7 atau Minggu (27/9), boleh jadi jumlah korban jiwa bakal melampaui 600 orang. Tahun lalu, korban jiwa 633, sedangkan korban luka berat dan luka ringan masing-masing 780 orang dan 1.336 orang.
Kembali soal perilaku bikers. Suripno menuturkan, penyebab kecelakaan bikers adalah karena faktor manusianya yakni faktor kelelahan dan ketidakdisiplinan. Bahkan untuk mencegah hal itu, ia sempat melontarkan ‘pemikiran panik’. “Penggunaan motor untuk jarak jauh sangat berisiko, mungkin gak, ada keputusan politik penggunaan sepeda motor hanya sampai nomor area polisinya, (alias) tidak boleh lintasi wilayah tertentu,” papar dia yang saat diskusi bersanding dengan Rahman.
Sontak, Anggota Komisi V DPR RI itu menimpali. “Pembatasan sepeda motor tidak mudah, tergantung political will pemerintah,” kata dia.
Hal tersebut, lanjutnya, terkait dengan grand design transportasi nasional. Ia menegaskan, perlu dibuat grand design mudik nasional. Mulai dari tata ruang dan urbanisasi hingga grand design transportasi nasional. “Juga mesti ada pembatasan kendaraan tertentu, tidak hanya sepeda motor, pembatasan juga bisa seperti bagi kendaraan yang boros energi. Hal ini terkait dengan kebijakan Departemen Perindustrian,” ujar Rahman.
Edo yang juga pengurus Road Safety Association (RSA) menilai, keselamatan di jalan merupakan tanggungjawab bersama. Pemerintah dan masyarakat. “Kalau transportasi nyaman dan aman serta terjangkau, secara alamiah manusia memilih moda transportasi tersebut untuk bepergian. Tidak akan memaksakan diri naik motor ratusan kilometer,” katanya.
Guna pencegahan kecelakaan, kata dia, butuh sosialisasi soal pentingnya keselamatan kepada pengguna jalan, seperti kepada bikers via komunitas/klub motor dan kantong-kantong masyarakat pemudik. “Dilakukan secara berkesinambungan mulai saat ini, jangan menunggu besok atau jelang Lebaran,” papar dia. Karena itu, lanjutnya, sudah saatnya dikampanyekan secara terus menerus tentang berkendara yang bertanggungjawab (responsible riding).
Termasuk menerapkan pengawalan oleh kepolisian untuk rombongan arus mudik dan arus balik. ”ATPM bisa diajak kerjasama untuk mengkoordinasikan hal tersebut,” ujar Edo.

Kerjasama Kurang
Masalah keselamatan di jalan memang tanggungjawab semua elemen masyarakat. Pemerintah, selaku penyelenggara kehidupan bernegara, bertanggungjawab untuk penyediaan infrastruktur jalan dan fasilitas moda transportasinya. Dalam UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas, pemerintah wajib menyelenggarakan manajemen keselamatan lalu lintas.
Karena itu, menurut Susilo, seorang pendengar dari Depok, Jawa Barat, Departemen Perhubungan harus mengevaluasi sistem transportasi yang ada. “Apakah Dephub pernah mengevaluasi subsistem yang kurang baik?” tanya Susilo. Menurut dia, pemerintah perlu mengidentifikasi permasalahan transportasi yang terdiri atas sub sistem yakni jalan, pengendara, kendaraan laik atau tidak, hingga fasilitas rambu jalan. “Apa penyebab kecelakaan? Dan subsistem mana yang kurang baik? Itulah yang harus diperbaiki termasuk mencermati perilaku pengendara,” tutur dia.
Suripno menegaskan, upaya meningkatkan keselamatan diperlukan kerjasama antar instansi yang konkret. “Memang upaya mengantisipasi kecelakaan belum maksimal, sedangkan upaya mencegah kecelakaan yang seharusnya membutuhkan kerjasama, saat ini rata-rata (instansi) berjalan masing-masing,” papar dia.
Karena itu, lanjutnya, harus dibentuk suatu forum. Semua upaya pencegahan dan manajemen keselamatan dibicarakan dalam suatu forum yang ouput-nya adalah keselamatan. “Segera direalisasikan forum itu dan persoalan keselamatan bukan hanya saat Lebaran,” tegas Suripno.
“Pemerintah harus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat,” ujar Abah Udut, pendengar asal Bandung. (edo)

Ceras: ATPM Koordinasikan Arus Balik

foto: friadi

RIBUAN sepeda motor bakal bergerak dari Jakarta menuju kota-kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Mereka adalah para pemudik yang ingin merayakan hari Raya Idul Fitri di kampung halaman masing-masing. Departemen Perhubungan (Dephub) bahkan memperkirakan ada sekitar 2,6 juta sepeda motor yang akan dipakai sebagai alat transportasi mudik. Jika masing-masing mengangkut dua penumpang, termasuk pengendara, berarti ada 5,2 juta pemudik yang memanfaatkan sepeda motor sebagai medium bertemu sanak saudara di kampung halaman tercinta.
Laju sepeda motor pemudik bergerak dalam berbagai formasi. Sedikitnya ada tiga kelompok. Pertama, pemudik yang bergerak sendirian atau maksimal dua motor. Kedua, kelompok yang terdiri atas belasan atau puluhan sepeda motor yang dikoordinasikan oleh seseorang yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin kelompok. Dan, ketiga, adalah konvoy mudik bersama yang dikoordinasikan oleh para agen tunggal pemegang merek (ATPM).
Untuk kelompok yang ketiga ini, sudah berlangsung beberapa tahun belakngan ini. Adalah PT Astra Honda Motor (AHM), PT Yamaha Motor Kencana Indonesia (YMKI), dan PT Suzuki Indomobil Motor (SIM), yang sudah secara rutin menyelenggarakan mudik bersama. Belakangan juga mencuat pemain kecil seperti PT Minerva Motor Indonesia (MMI) yang menggalang mudik bersama dengan komunitas pengguna sepeda motor tersebut, Minerva Riders Community (MRC). ATPM lain seperti PT TVS Motor Company Indonesia, tidak menggalang mudik bersama, namun menyediakan fasilitas bengkel di posko yang dibentuk di beberapa titik yang dilalui konvoy pemudik. Tentu saja, prioritas adalah untuk para pengguna sepeda motor besutan India itu.
Di luar para ATPM ada juga mudik bersama yang digalang oleh perusahaan non-produsen sepeda motor, seperti yang digelar oleh PT Telkomsel dan PT Gajah Tunggal Tbk.

Siapkan Bus
Mudik bersama yang digalang para ATPM kakap, seperti AHM, YMKI, dan SIM, bisa dibilang cukup memanjakan para pemudik. Beragam fasilitas gratis diberikan oleh ATPM tersebut, di antaranya adalah jaket, sarung tangan, oli, bensin, makanan dan minuman, serta fasilitas potongan harga untuk pembelian spare part, serta service gratis. Di luar itu, ada juga yang memberikan asuransi dan doorprize.
Hal yang tergolong baru adalah penyediaan sarana bus bagi pemudik yang berniat membawa penumpang lebih dari dua orang. ”Kami sediakan 10 bus bagi calon peserta mudik bareng,” ujar Istiyani Susriyati, kepala Honda Customer Care (HC3) PT. AHM.
Sementara itu, YMKI menyediakan lima buah bus. ”Tentunya bagi mereka yang mendaftar lebih dulu, dialah yang mendapatkan fasilitas itu,” papar Indra Dwi Sunda, promotion PT YMKI.

foto:fajar

Keduanya menuturkan, penyediaan bus tersebut terkait dengan perundangan yang ada, yakni sepeda motor hanya boleh mengangkut dua penumpang.
”Kami akan tilang pengendara sepeda motor yang mengangkut lebih dari dua orang termasuk dirinya. Kalau bisa kami sarankan untuk dialihkan ke bus atau kereta. Memang ada yang bisa menerima. Tapi ada juga yang tidak bisa menerima,” ujar Kasat PJR Polda Metro AKBP Ipung Purnomo, dalam diskusi Peran ATPM Mengantisipasi Ledakan Pemudik Sepeda Motor, yang diselenggarakan Center for Safety Riding Study (Ceras), di Jakarta, Rabu (16/9).
Gunadi Sindhuwinata, ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor (Aisi) yang juga tampil sebagai pembicara dalam diskusi Ceras tersebut, mengatakan, sepeda motor masih menjadi sarana transportasi utama karena sistem transportasi belum bagus. Terkait, program mudik bersama, ia menuturkan, ”Kami punya moral obligation. Kami risau jika sepeda motor dituding biang keladi kemacetan dan penyebab kecelakaan,” papar pria yang juga Presiden Direktur PT Indomobil Sukses International Tbk itu.
Sementara itu, Edo Rusyanto, penggiat safety riding Ceras menegaskan, para ATPM juga semestinya memikirkan untuk mengkoordinasikan arus balik para pemudik. ”Pasti bisa dilakukan oleh ATPM, dengan dikoordinasi, arus balik juga bisa lebih tertib, aman, dan nyaman,” papar Edo.
Korban kecelakaan selama arus mudik dan balik pada 2008 turun dibandingkan periode sama 2007.
Pada 2008 , Ceras mencatat total korban kecelakaan pengendara sepeda motor sebanyak 2.732 orang. Dari angka tersebut, korban meninggal sebanyak 633 orang. Angka tersebut memang menurun dibandingkan 2007 sebanyak 3.784 orang dan korban meninggal 798 orang.
Pada 2009, terang Edo, jika tidak diantisipasi dengan baik, jumlah kecelakaan bisa kembali lagi meningkat. Ini lantaran jumlah pemudik sepeda motor bakal melonjak menjadi 2,6 juta. Tahun lalu, jumlah pemudik sepeda motor sebanyak 2,2 juta. (edo rusyanto)