Pemerintah Bakal Kucurkan Dana Khusus Transportasi

foto:edo

SEBAGIAN besar masyarakat, termasuk saya, percaya bahwa sistem transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau masih merupakan mimpi. Di tengah itu semua, masyarakat kota dipaksa mencari celah moda transportasi yang dianggap paling memadai. Pilihan paling atas adalah bersepeda motor.

Asumsinya simpel, harga sepeda motor terjangkau karena sistem penjualannya disokong oleh lembaga pembiayaan (multi finance). Dengan modal sekitar Rp 1 juta saja, sudah bisa membawa sepeda motor ke rumah. Lalu, biaya operasionalnya pun terbilang ringan. Cukup membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis premium sebanyak tiga liter Rp 16.500, bisa dipakai untuk tiga hari kerja. Bandingkan dengan menggunakan moda transportasi umum seperti bus, minibus, angkutan kota, atau ojek. Bisa dua hingga tiga kali lipatnya.

Aspek lain yang mendorong masyarakat kota akhirnya membeli sepeda motor untuk alat transportasi adalah kepraktisan moda transportasi ini bermanuver di tengah kemacetan, terlebih di jalan-jalan Jakarta.

Tak heran, jika penjualan sepeda motor di kota-kota besar terus bertumbuh. Surabaya misalnya, setiap tahun bisa bertumbuh hingga 20%. Bayangkan untuk di Jabodetabek. DSS Jakarta, sebagai main dealer Yamaha, menyatakan bahwa kontribusi penjualan mereka mencakup sekitar 26% dari total penjualan PT Yamaha Motor Kencana Indonesia (YMKI). Jika pada 2008 sekitar 2,4 juta unit, artinya penyerapan kawasan Jabodetabek sekitar 600-an ribu unit. Hingga awal November 2009, populasi sepeda motor di kawasan Jabodetabek ditaksir sekitar enam juta unit.

Dana Khusus
Guna membenahi karut marutnya sistem transportasi, menurut Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, seperti dikutip Investor Daily, Selasa (17/11), pemerintah akan mengalokasikan dana alokasi khusus (DAK) untuk pembenahan sistem transportasi di kota-kota besar. Upaya ini ditempuh untuk mengurai kemacetan yang memicu inefisiensi sekaligus menjadikan kota-kota besar sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.

Dephub, kata dia, akan membahas DAK untuk sistem transportasi dengan Departemen Keuangan. Besaran DAK yang dikucurkan ke pemda akan menggunakan sistem reward. "Daerah yang berhasil dalam pembenahan transportasi kota akan memperoleh DAK lebih besar, seperti model stick and carrot lah," ujar Bambang yang juga ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu.

Di samping itu, Dephub tengah menyiapkan cetak biru (blue print) mengenai keterhubungan atau konektivitas guna menyatukan potensi transportasi antarmoda. Cetak biru ini mengintegrasikan angkutan penumpang dan barang, termasuk keterkaitannya dengan sistem logistik serta mengatasi sumbatan di setiap moda.

Menhub Freddy Numberi dalam sambutan di Konferensi Ke-8 Eastern Asia Society for Transportation Studies (EASTS), di Surabaya, Senin (16/11), mengatakan, dibutuhkan terobosan untuk mengatasi sistem transportasi di kota besar. Dia mencontohkan, di Jakarta terdaftar 9,5 juta kendaraan bermotor. Setiap hari ada tambahan 300 mobil dan ribuan motor baru. "Bila populasi kendaraan ini dibiarkan, tahun 2014 Jakarta macet total," kata dia.

Freddy menjelaskan, dalam membuat blue print tentang 'National Transportation Indonesia' secara terpadu, pihaknya akan mengintegritasi moda transportasi. Misalnya, busway di kota-kota besar, kereta api di pulau Jawa. Pemerintah juga akan membangun jalur kereta api menuju ke pelabuhan atau bandara. "Kalau di kota-kota besar, kendaraan atau truk besar dilewatkan di pinggiran kota. Kita juga membangun transportasi kereta api yang baik, kalau sudah baik, bisa juga jalur kereta api hingga ke pelabuhan atau bandara," kata dia. (edo rusyanto)

Berharap di Sosok Wakil Menteri Perhubungan

foto:istimewa


SIANG itu di toko buku Gramedia suasana ramai. Toko buku yang didesain sangat nyaman di pusat perbelanjaan kelas atas itu, terdiri atas beberapa lantai.

Ramai oleh para pembeli buku? Keramaian yang berada di cafetaria di sudut toko buku itu, ternyata bukan diisi oleh orang biasa. Tampak wajah-wajah para profesional dan pejabat negara. Mulai dari Direktur Utama PT Jasa Marga Frans S Sunito, Direktur Utama PT Bakrieland Tbk Hiramsyah, Deputi Menko Perekonomian Bambang Susantono, staf ahli Menteri Perhubungan Abu Bakar Iskandar, kalangan LSM seperti Center for Safety Riding Study (Ceras) hingga Masyarakat Transportasi Nasional (MTI) Danang Parikesit, serta tak ketinggalan para jurnalis.

Peristiwa Kamis, 15 Oktober 2009 itu, memang bukan ajang biasa. Siang itu sedang ada perhelatan peluncuran buku ’1001 Wajah Transportasi Kita’. Penulisnya, Bambang Susantono.

Wajar saja, Bambang menelurkan buku tersebut. Latar belakang pendidikannya memang seputar transportasi. Ia meraih master of science in Civil Engineering, Transportation, tahun 1998 dari University of California Berkeley, Amerika Serikat. Dari universitas yang sama, ia menggondol gelar doctor of philosophy in Infrastructure Planning, pada 2000.

Saat meluncurkan buku ia menjabat Deputi Menko Perekonomian idang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinatorr Bidang Perekonomian. Sebuah jabatan yang sehari-hari lekat dengan soal transportasi. Tunggu dulu, ada lagi. Saat bersamaan, Bambang juga dipercaya menjadi Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia. Di regional, ia Wakil Presiden, East Asia Society of Transportation Studies (EASTS) yang bermarkas di Tokyo, Jepang. Lengkap sudah.

Belum sebulan dari peluncuran buku, Bambang kini ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Wakil Menteri di Departemen Perhubungan, mendampingi Fredy Numberi selaku Menhub.

"Saudara harus loyal kepada menteri dan tidak bersaing dengan menteri karena saudara wakil menteri, saudara sudah menandatangani fakta integritas," kata SBY saat melantik lima Wakil Menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 11 November 2009.

Presiden menegaskan, wakil menteri yang dipilih merupakan pejabat karir yang bisa langsung bekerja dan tidak perlu orientasi.

Dengan Keputusan Presiden Nomor 111/N/2009, Bambang dilantik bersama empat Wakil Menteri lainnya yakni Bayu Krisnamurthi(Dephut), Hermanto Dardak (PU), Mahendra Siregar (Depdag), dan Alex Retraubun (Depperin).


Harapan Publik

Banyak orang berharap Menhub dan wakilnya, bisa membawa departemen itu, menghasilkan karya yang konkret bagi penataan system transportasi nasional. Sudah semestinya ditekan biaya transportasi di kota besar yang kini bisa mencapai 30% dari pendapatan warga. “Jarak kantor saya ke rumah sekitar 12 km, tapi harus tiga kali ganti angkutan. Tidak efisien,” ujar Maslim, seorang karyawan di Jl Sudirman, Jakarta Pusat. Belum lagi terhadang oleh kemacetan yang memicu biaya sosial tinggi.

Saya termasuk yang berharap suatu ketika transportasi menjadi aman, nyaman, dan terjangkau masyarakat luas. Dengan kondisi seperti itu, tak pelak, angka kecelakaan di jalan bisa direduksi. Kini, kecelakaan sudah demikian memprihatinkan, sedikitnya 50 jiwa melayang sia-sia per hari. Selain soal perilaku pengguna jalan, masalah infrastruktur juga berkontribusi terhadap timbulnya kecelakaan di jalan.
“Krisis? No. Perbaikan infrastruktur transportasi, Yes!” tulis Bambang, dalam sebuah bukunya. Kita tunggu saja. (edo rusyanto)

Butuh Revitalisasi Sistem Transportasi Nasional

1001 Wajah Transportasi Kita:
foto:edo


”UNTUK melihat kemajuan perekonomian suatu kota, lihat saja sistem transportasinya. Semakin bagus sistem transportasi suatu kota, maka pertumbuhan ekonomi mereka pasti bagus.”

Hal itu terlontar dari Bambang Susantono, deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Kamis (15/10).
Sontak, hal itu membawa alur ingatan kita kepada sistem transportasi kota-kota besar di Indonesia. Jakarta menjadi figure yang paling mudah untuk dijadikan perbandingan. Kota berpopulasi sekitar delapan juta jiwa itu, tak henti-hentinya menjerit ketika memikul beban transportasi warganya. Maklum, Jakarta dihuni oleh sedikitnya enam juta sepeda motor dan sekitar tiga juta mobil. Padahal, jumlah jalan yang tersedia sekitar 7.650 km atau setara dengan 0,26% total luas wilayah Jakarta. Praktis, jalan-jalan di Jakarta disesaki oleh kendaraan.
Ironisnya, jalan di Jakarta menjadi ladang kecelakaan yang memilukan. Sepanjang dua tahun terakhir, rata-rata korban kecelakaan yang meninggal sebanyak tiga orang per hari. “Sebanyak 70% korban kecelakaan tersebut adalah para pengguna sepeda motor,” tulis Bambang, dalam bukunya “1001 Wajah Transportasi Kita” yang diluncurkan, Kamis (15/10), di Jakarta.
Pria yang mengantongi Master of Science in Civil Engineering, Transportation, dari University of California Berkeley, AS, pada 1998 itu, menekankan, demi keselamatan bersama, bukan hanya pemerintah atau penyedia angkutan jsa yang berkewajiban menekan angka kecelakaan transportasi. “Masyarakat pun dapat berperan sebagai ‘polisi’ untuk turut mengawasi dan memberikan sanksi demi lahirnya jasa transportasi yang sehat. Dan semua itu adalah untuk keselamatan bersama,” tulis Bambang.
Terkait kecelakaan di jalan, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa selama sistem transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau belum terwujud, angka kecelakaan belum bisa direduksi secara signifikan. Karena itu, Indonesia butuh grand design sistem transportasi yang andal. “Grand design transportasi ada, tapi tidak membumi,” ujar Bambang Soesantono yang juga Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).
Hal itu, kata asisten Menteri Perhubungan, Abu Bakar, karena kurang sigapnya leadership di bidang transportasi. ”Butuh kepemimpinan yang kuat. Kita dorong angkutan umum dan mengurangi kendaraan pribadi. Jika sistemnya baik, masyarakat juga yang menikmati,” papar Abu Bakar yang juga mantan Direktur Jenderal Angkutan Darat, Departemen Perhubungan.
Tanpa grand design system transportasi yang bagus dan kemampuan kepemimpinan yang andal, kondisi kemacetan di jalan tak akan pernah mampu terurai. Karena itu, Bambang menekankan, ‘Jangan hanya bisa mengeluh macet.’
Karena itu, ujar dia, ke depan, harus ada revitalisasi sektor transportasi. ”Keamanan dan keselamatan merupakan concern transportasi yang nyaman,” paparnya. Bagi dia, revitalisasi jangan setengah hati.
Pada kesempatan terpisah, seperti dilansir Antara, Kamis, Anggota Komisi V (bidang perhubungan dan infrastruktur) DPR RI Sumaryoto menegaskan, kursi Menteri Perhubungan semestinya diisi oleh figur yang memahami betul penataan transportasi secara nasional agar target kecelakaan nol persen dapat tercapai.
Sumaryoto mengingatkan bahwa tugas penting menteri perhubungan baru nanti di antaranya adalah mengimplementasikan 4 (empat) UU di bidang transportasi, yaitu UU No. 27/2007 tentang Perkeretaapian dan UU No. 17/2008 tentang Pelayaran. Selain itu, UU No, 1/2009 tentang Penerbangan dan UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kurang Aksi

Bambang Susantono menilai, untuk mengurai benang kusut sistem transportasi dibutuhkan program aksi yang jelas. “Saat ini kita sudah terlalu banyak planning, tapi aksinya tak ada. Saya khawatir transportasi tidak lagi menjadi daya tarik lagi, tapi sudah menjadi liability,” katanya.
Menurut dia, sistem transportasi harus dibangun secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Contohnya di Amerika Serikat, walikota dan pejabat yang mengurusi transportasi di sana ikut naik angkutan publik untuk mengetahui dan merasakan langsung sistem transportasi publik di wilayahnya.
Mengenai model sistem transportasi yang cocok diterapkan di Indonesia, Bambang mengatakan, sejauh ini belum bisa dipastikan sistem transportasi yang terbaik, apakah diserahkan ke pasar atau dikelola pemerintah. “Saat ini masih mencari model,” katanya.
Soal kemacetan di Jakarta, Bambang menilai sebenarnya masih ada peluang untuk mengurainya dengan meciptakan angkutan umum yang aman, nyaman, tepat waktu, dan terjangkau.
Saat ini warga Jakarta sudah emmiliki rute busway terpanjang di dunia dengan lebih dari 100 km, membentang dari arah Timur-Barat dan Utara-Selatan Jakarta. Delapan koridor sudah beroperasi pada awal 2009 dan tidak kurang dari dua koridor lainnya sedang disiapkan. Dengan adanya busway, tidak sedikit pengendara mobil pribadi yang beralih menggunakan angkutan umum ini.
Namun, kata dia, keberadaan sistem angkutan umum ini belum dikomunikasikan secara luas dan berkesinambungan kepada masyaraat. “Tujuannya agar semakin banyak warga –khususnya target utama pengendara pribadi—yang sadar akan manfaat fasilitas ini demi kenyamanan mereka sendiri dan bukan karena keterpaksaan,” katanya.
Di tempat yang sama, pakar komunikasi politik Effendi Gazali mengatakan, setiap tahapan komunikasi punya tantangan sendiri dan komunikasi itu harus benar-benar tepat sasaran. Contohnya ketika program busway diterapkan, tidak sedikit yang menentangnya. Tapi dengan kegigihan Gubernur DKI Sutiyoso ketika itu, akhirnya sistem angkutan umum ini bisa berjalan. “Namun, seiring layanan busway yang menurun, masyarakat kembali mengecamnya,” ujar dia.
Sementara itu, mengenai rencana Pemda DKI menerapkan sistem angkutan massal subway, Effendi menilai setidaknya rencana angkutan ini memupuk asa di masa mendatang untuk mengurangi kemacetan. Pemerintah sebenarnya memiliki anggaran yang dapat digunakan untuk membangun sistem transportasi yang dapat mengatasi kemacetan. Tapi masalahnya, kemauan politik (politicall will) pemerintah masih rendah. “Karena itu, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk menciptakan sistem angkutan yang dapat mengatasi masalah kemacetan,” katanya. (Edo Rusyanto dan Nurjoni)

sumber: Investor Daily

Trayek Angkutan Perkotaan Akan Diintegrasikan

foto:edo

Departemen Perhubungan (Dephub) akan mengintegrasikan trayek angkutan perkotaan. Itu dilakukan guna memangkas biaya transportasi perkotaan di Indonesia yang cenderung tidak efisien, sekitar 40% dari total penghasilan keluarga terpaksa dialokasikan untuk keperluan transportasi.

Direktur Bina Transportasi Perkotaan Dephub Elli Sinaga mengatakan, konsep integrasi moda transportasi telah diamanatkan dalam pasal 13 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang merupakan pengganti UU No 14 Tahun 1992. Dalam konsep integrasi itu, tidak hanya trayek angkutan perkotaan di satu wilayah, namun juga antarwilayah.

“Dengan konsep integrasi antarwilayah itu, ego masing-masing pemerintah daerah (pemda) di beberapa kota akan hilang karena nantinya setiap pemda akan hidup saling berdampingan. Saat ini setiap wilayah punya trayek sendiri, Jabodetabek misalnya punya trayek khusus Jabodetabek,” kata dia, di Jakarta, Senin (7/9).

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) pernah menghitung, sekitar 40% dari penghasilan keluarga di daerah perkotaan di Indonesia terpaksa dialokasikan untuk biaya transportasi. Ini menunjukkan transportasi perkotaan di Indonesia tidak efisien karena masyarakat harus membayar mahal agar bisa pergi ke suatu tempat.

Menurut Elli Sinaga, dalam waktu dekat pihaknya akan mengumpulkan semua Dinas Perhubungan (Dishub) untuk menyamakan persepsi tentang trayek angkutan kota antarwilayah atau antarkota. Untuk tahap awal, yang perlu dilakukan adalah mengintegrasikan trayek angkutan perkotaan di dalam kota, setelah itu baru antarkota atau antarwilayah.

“Nantinya, setiap pemda atau provinsi di Indonesia harus memiliki rencana induk transportasi. Dalam rencana induk itu termuat tentang konsep integrasi trayek angkutan perkotaan dalam kota dan antarkota atau antarwilayah,” jelas dia.

Elli Sinaga mengakui, dengan kondisi trayek angkutan perkotaan dalam kota maupun antarkota yang belum terintegrasi, membuat biaya transportasi masyarakat menjadi tinggi. Kondisi ini juga memicu maraknya angkutan berpelat hitam atau tidak resmi. Angkutan itu muncul demi memanfaatkan peluang belum adanya trayek lanjutan dari trayek yang sudah ada.

“Kami cukup prihatin dengan kondisi saat ini, bagaimana masyarakat harus mengeluarkan sekian persen dari penghasilannya hanya untuk biaya transportasi, untuk sekian kilometer harus beberapa kali ganti moda transportasi dan setiap kali berganti harus membayar sekian rupiah,” ungkap dia.

Susun Perpres

Dalam kesempatan itu, Elli Sinaga mengatakan, agar nantinya konsep integrasi moda transportasi di dalam kota dan antarkota atau antarwilayah berjalan dengan baik, perlu diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres). Dengan Perpres, implementasi kebijakan di lapangan akan berjalan lebih efektif.

“Dalam Perpres itu nantinya juga akan mengatur tentang trayek-trayek yang sudah dibakukan oleh pemerintah. Dengan adanya trayek baku, operator tidak bisa mengklaim suatu trayek adalah miliknya,” jelas dia.

Elli Sinaga mencontohkan, sejauh ini konsep integrasi moda transportasi baru akan diterapkan di Palembang. Di kota itu, lalu lintas air menggunakan bus air diintegrasikan dengan jalan darat, pelabuhan, dan kereta api. Rencananya, konsep itu bisa resmi dioperasikan pada Desember 2009. (c128)

sumber: investor daily