Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2009

Mengandalkan Tanggungjawab Masyarakat

Pemerintah kembali menggaungkan perlunya masyarakat mempunyai tanggungjawab atas keselamatan di jalan. Untuk itu, pemerintah menggelar seremonial Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ) 2009.
Namanya juga seremonial, isinya ada pagelaran tari, musik, dan teater. Tempat peresmiannya pun di Teater Tanah Airku, TMII, Jakarta, pada 23 Juni 2009.
"Insya Allah diresmikan oleh Presiden SBY," kata Giri Suseno, ketua panitia PNKS 2009, di Jakarta, Selasa (16/6).
Giri Suseno, yang juga mantan Menhub itu, menjelaskan, target kegiatan PNKS untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa semua punya tanggungjawab atas keselamatan di jalan. Bukan tanggungjawab salah satu instansi. Karena itu, slogan tahun ini adalah Sedikit empati dapat menyelamatkan orang lain. "Penekanannya ada dua yakni edukasi dan penanganan korban pasca-kecelakaan," ujar Giri.
Sedangkan Suripno, direktur Keselamatan Transportasi Keselamatan Jalan Dephub, mengatakan, saat ini target PNKJ adalah membangun komitmen bersama dalam bentuk deklarasi bersama dan diimplementasikan. ”Tahap selanjutnya adalah menurunkan angka kecelakaan,” kata dia.

PNKJ kali ini adalah kali ketiga, setelah yang pertama digelar pada 2007. Kala itu peresmian dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kegiatan kedua digelar tahun lalu dimana yang meresmikan adalah Wapres Jusuf Kalla.

Seremonial PNKJ tidak mampu menekan angka kecelakaan. Sekadar gambaran, di Jakarta, menurut data Dirlantas Polda Metro Jaya, angka kecelakaan 2008 tercatat 5.965 kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.080 orang tewas, 2.443 luka berat dan 4.029 ringan. Kasus kecelakaan naik 9,71% (528 kasus) dibandingkan 2007 sebanyak 5.437 kasus.

Pada 2007 rata-rata yang tewas sepanjang hari di Jakarta 2,97 jiwa, pada 2008 sebanyak 2,95 jiwa, turun 0,46%. Justru korban luka naik 6,41% menjadi 6.472 orang dari 6.082 korban pada 2007. sedangkan tahun ini, muali 1 Januari hingga 13 Juni 2009 jumlah korban sudah sebanyak 332, sebanyak 77 tewas. Sedangkan kasus kecelakaan yang menimbulkan korban mencapai 204 kasus kecelakaan, sebanyak 115 melibatkan sepeda motor dan 89 melibatkan mobil.

Giri menjelaskan, kegiatan PNKJ bersifat nasional. “Sudah 20 22 provinsi siap berpartisipasi dan sektor swasta untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan

yang telah dilakukan sejak April hingga Juli 2009,” katanya.

Selain itu, akan dilakukan donasi 1.000 helm SNI untuk anak per provinsi. ”Helm ini untuk anak-anak karena selama ini kurang diperhatikan, anak-anak juga perlu memakai helm,” kata dia.

Saat disinggu mengenai perlunya figur aparat keamanan yang memberikan contoh kepada masyarakat dan perlunya aparat bertindak tegas, Giri mengaku, Global Road Safety Partnership (GRSP) Indonesia atau Gotong Royong Selamatkan Pemakai jalan Indonesia, menerapkan konsep gotong royong. “Termasuk dari aparat keamanan,” katanya.

Enam Langkah

Giri menjelaskan, PNKJ merujuk pada resolusi PBB nomor :A/Res/60/5 tanggal 1 Desember 2005 mengenai " Improving Global Road Safety " yang pada intinya agar setiap negara dan masyarakat nasional maupun internasional lebih meningkatkan kepedulian di bidang keselamatan jalan. PBB memperbaharui dengan Resolusi No 62/244, 25 April 2008, yang isinya mempertegas rekomendasi World Report on Road Traffic Injury Prevention dan kerjasama inisiatif di bidang keselamatan jalan.

Menurut Suripno, terkait oleh itu, Presiden SBY pada 2007 telah menginstruksikan enam langkah terkait keselamatan jalan. “Saat ini telah diperkuat oleh UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disahkan 26 Mei 2009,” ujar dia.

Instruksi yang diberikan SBY itu mencakup pembentukan wadah koordinasi antar instansi untuk mewujudkan keselamatan transportasi jalan. “Sesuai UU wadah itu berbentuk Forum Komunikasi,” katanya. Kedua, perlunya cetak biru Program Keselamatan semua instansi terkait. Kemudian, membangun sistem informasi keselamatan transportasi jalan. Keempat, merumuskan sumber pendanaan yang dapat membiayai program keselamatan secara berkelanjutan. “Hingga kini, masalah sumber pendanaan masih belum jelas. Karena itu memanfaatkan sumber-sumber yang ada di antaranya pendapatan pemda dari pajak kendaraan bermotor,” jelas Suripno.

Langkah kelima adalah melakukan pendidikan berlalulintas secara dini dan keenam adalah mensosialiasikan perilaku berlalu lintas yang baik terkait hukum lalu lintas serta etika berlalu lintas. (edo rusyanto)