AWAL pekan ini, saya dan Ketua Road Safety Association (RSA) Rio Octaviano diterima oleh Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Wakadishub) DKI Jakarta Riza Hashim, untuk sharing mengenai problem transportasi di Jakarta.
Dialogpun mengalir termasuk soal pentingnya aparat Dishub menertibkan disiplin para pengemudi angkutan umum.
“Selama ini sulit meningkatkan disiplin pengguna jalan. Karena itu, pendekatan kami adalah dengan pembangunan fisik. Misalnya, pembangunan busway. Ternyata bisa membuat disiplin penumpang yakni hanya naik dan turun di halte tertentu. Kami tidak bisa menegakkan hukum dengan menjaga ruas jalan tertentu dalam waktu 24 jam terus menerus,” kata Riza Hashim.
Ia pun membocorkan sedikit soal rencana aksi Dishub menata sistem transportasi Jakarta yang terkenal semrawut alias gak pernah lepas dari kemacetan. ”Salah satunya, kami akan membuat tempat khusus bagi mikrobus, lajur dan ketinggian pintunya akan kami atur,” papar Wakadishub.
Tingkat kedisiplinan pengguna jalan memang menjadi sorotan utama. Maklum, perilaku berkendara ternyata menjadi biangkerok alias penyebab kecelakaan lalu lintas jalan. Di Jakarta, sedikitnya setiap hari terjadi belasan kasus kecelakaan yang merenggut setidaknya tiga nyawa per hari.
Populasi kendaraan memang cukup tinggi di Jakarta. Data termutakhir pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya menyebutkan, ada sekitar 7,3 juta sepeda motor dan sedikitnya 3 juta mobil. ”Setiap hari ada pembuatan 300 surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan sekitar 500-an kalau digabung dengan Botabek,” tutur Riza.
Pergerakan warga, kata dia, sedikitnya sekitar 20,7 juta pergerakan setiap hari. Dan ironisnya, ”Angkutan umum hanya sekitar 88 ribu unit yang artinya hanya mampu melayani 1,5% kebutuhan transportasi warga,” tutur Wakadishub.
Tak aneh, jika kemudian warga Jakarta mencari alternatif transportasi, selain roda empat, kendaraan paling favorit adalah sepeda motor. Selain harganya terjangkau, sepeda motor dinilai lincah mensiasati kemacetan lalu lintas jalan.
Ruwetnya Pengadaan
Salah satu aspek penting dari sistem transportasi adalah rambu dan marka jalan. Jangan berfikir mudah mengatur soal yang satu ini. ”Untuk pengadaan barang untuk mengganti rambu atau lampu yang rusak, kami harus sabar menunggu pergantian APBD. Misal, kerusakan terjadi di pertengahan 2010, maka penggantian yang rusak baru bisa pada anggaran tahun depan,” keluh Riza.
Hal ini mengusik kita sebagai pengguna jalan. Bagaimana bisa lebih tertib dan lancar lalu lintas Jakarta jika rambu atau lampu pengatur lalin rusak. Ketatnya sistem keuangan pemerintah memang tak terlepas dari upaya mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara. Tapi, apakah jika terkait keselamatan jalan tidak ada kelenturan birokrasi? Itu masih menjadi pertanyaan kita semua.
Riza mengakui, bahwa rambu atau lampu lalin bisa membantu pengguna jalan. ”Bahkan bisa membuat disiplin pengguna jalan,” papar dia.
Ia mencontohkan pemakaian perangkat hitung (counter) di setiap perempatan lampu merah. Alat yang menunjukkan berapa lama lampu merah itu, bisa membuat pengguna jalan menghitung waktu saat berhenti. ”Jika ada yang rusak, laporkan kepada kami ke no 021-3844022 dan 021-3457471 atau 021-3520778 untuk posko kami,” paparnya. (edo rusyanto)
